SBY Paling Banyak Eksekusi Terpidana Mati

SBY Paling Banyak Eksekusi Terpidana Mati

10:34 | Thursday, 7 January 2010

JAKARTA – Sebanyak 16 terpidana mati telah dieksekusi sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jumlah itu menjadikan pemerintahan SBY yang mencetak rekor terbanyak dalam mengeksekusi terpidana mati. Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak dihapuskannya pasal hukuman mati di semua aturan Undang Undang.

“Penghormatan HAM (Hak Azasi Manusia) dalam pemerintahan SBY masih bersifat normatif,” kata Al Araf, koordinator peneliti Imparsial dalam keterangan pers di sekretariatnya, Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin (6/1). Jika ditotal, memang ada 16 terpidana mati dieksekusi di pemerintahan SBY. Namun pada 2008, jumlah terpidana yang dieksekusi adalah yang terbanyak, mencapai 10 orang. Urutannya adalah kasus pembunuhan (5 orang), kasus narkoba dan psikotropika (2 orang) dan kasus terorisme (3 orang).

Jika ditotal, saat ini ada 119 terpidana yang divonis mati. Vonis itu dijatuhkan berbagi tingkat, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Tangerang adalah yang paling banyak memberikan vonis mati, yakni 32 terpidana. Catatan khusus disini, sekitar 60 terpidana harus dikurung lebih dari lima tahun penjara sebelum menjalani eksekusi.

“Ini sebuah bentuk penyiksaan. Dengan kondisi ini, Harusnya pemerintah merubah eksekusi mati menjadi hukuman seumur hidup,” lanjutnya.
Araf mencurigai adanya politisasi atas maraknya eksekusi selama tahun 2008. Eksekusi mati terpidana menjadi jualan para calon presiden yang akan bersaing dalam pemilu 2009. Terbukti dua dari tiga pasang calon yang bersaing di pilpres 2009 juga menyoroti isu hukuman mati. “Kampanye dengan isu hukuman mati seolah menjadi komoditas,” sorot Araf.

Kenapa hukuman mati harus dihapuskan? Araf menyatakan, sesuai pasal 24 huruf i ketentuan UUD 1945 menjamin pengakuan hak hidup sebagai hak yang bersifat non-derogable rights. Artinya, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun. “Tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan efek jera sebagaimana diklaim selama ini,” jelasnya.

Buruknya kualitas hukum di Indonesia juga mempertebal desakan dihapuskannya hukuman mati. Sebab, jika sudah dieksekusi, segala upaya koreksi terhadap terpidana tidak mungkin dilakukan. “Pengadilan tidak bisa menghidupkan orang mati, padahal, kecenderungan hakim salah vonis berpotensi terjadi,” jelasnya.

Managing Director Rusdi Marpaung menambahkan, sudah banyak negara yang telah menghapus hukuman mati dalam ketentuan kitab pidananya. Pemerintah, kata dia, harus segera melakukan moratorium atas segala aturan Undang Undang yang mengatur adanya hukuman mati. “Presiden harus bisa memberikan grasi bagi seluruh terpidana mati,” kata dia. (bay/iro/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s